Home / BERITA TAPANULI / Miris, Dari Rp.850 Miliar APBD Samosir Hanya 4 Persen Untuk Anggaran Pertanian

Miris, Dari Rp.850 Miliar APBD Samosir Hanya 4 Persen Untuk Anggaran Pertanian

Share This:

image-anggaran-pertanianPANGURURAN,SAMOSIRGREEN.com – Secara umum, masyarakat Kabupaten Samosir yang terdiri dari 123.789 jiwa penduduk, lebih dari 70 persennya menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian. Bahkan, dari total 69.373 jiwa angkatan kerja, sebanyak 49.359 jiwa bekerja di sektor pertanian, dan sisanya bergerak di bidang jasa dan industri (Data BPS Kapupaten Samosir yang dimuat dalam Samosir Dalam Angka 2016).

Dan dari hasil bedah APBD Kabupaten Samosir tahun 2016 yang dilakukan oleh Serikat Tani Kabupaten Samosir (STKS) bekerjasama dengan Kelompok Studi Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM), dari total anggaran belanja Kabupaten Samosir senilai Rp. 850.073.967.860,- , Anggaran Belanja untuk sektor pertanian hanya berjumlah Rp. 37.439.943.569,- atau hanya berkisar 4% dari total anggaran.  Itupun, dari total anggaran pertanian tersebut, sekitar 17% sudah langsung dipotong anggaran belanja tidak langsung.

Ternyata, urusan pertanian dalam kebijakan anggaran masih tetap menjadi urusan pilihan dengan kata lain tidak menjadi prioritas pembangunan.

Ketika diwawancarai Samosirgreencom, Staf KSPPM Samosir, Doharta Sirait pun menyatakan keprihatinannya atas kebijakan pemkab Samosir terhadap anggaran terhadap para petani ini.

Doharta Sirait, Staf KSPPM di Samosir.

Doharta Sirait, Staf KSPPM di Samosir.

“Ini sungguh memiriskan hati. Ditengah masyarakat Samosir yang mayoritasnya adalah masyarakat petani, namun kebijakan anggaran terhadap petani kita sangat kecil. Seharusnya, anggaran untuk pertanian bukan urusan pilihan tetapi menjadi kebijakan prioritas dengan menaikkan anggaran pertanian sehingga terlihat keberpihakan pemerintah kepada para petani,” ujar Doharta.

Padahal, sektor pertanian juga sangat potensial, strategis dan dominan dalam menopang perekonomian masyarakat Kabupaten Samosir sampai dengan saat ini.

Selain keberpihakan terhadap kebijakan anggaran pertanian, pemkab Samosir juga diharapkan dapat mengurangi ongkos produksi yang dikeluarkan petani. “Dari tahun ke tahun ongkos produksi semakin tinggi akibat ketergantungan terhadap input-input kimia dan teknologi pertanian yang saat ini semakin mahal dan sering berbanding terbalik dengan harga yang mereka dapatkan di pasaran,” tambah Doharta.

Pemerintah diharapkan tidak lepas tangan dalam memproteksi harga produk serta tiodak menyerahkannya pada mekanisme pasar di mana harga cenderung sering fluktuatif dan tidak berpihak kepada petani.

Menyikapi permasalahan ini, Serikat Tani Samosir bersama dengan KSPPM akan mengadakan Dialog Publik dengan tema “Menilik Masa Depan Petani Samosir, pada Jumat, (7/10/2016) di Sopo Godang HKBP, Pangururan.

Hal itu dibenarkan Ketua Serikat Tani Kabupaten Samosir, Parulian Simatupang ketika diwawancara Samosirgreencom pada Kamis, (6/10/2016).

“Benar, tahun ini kita kembali memperingati hari tani seperti tahun sebelumnya. Kegiatan ini akan dirangkaikan dengan dialog publik dari mulai jam sembilan pagi sampai selesai,” ujar Parulian.

Ketua STKS yang juga petani dari Desa Siboro, Sianjurmula-mula ini berharap pemangku kepentingan Kabupaten Samosir seperti Bupati Samosir Rapidin Simbolon, Ketua dan Anggota DPDR Samosir dan pejabat lainnya dapat menghadiri kegiatan ini.

“Secara umum, dari 123.789 jiwa penduduk samosir, lebih dari 70% masyarakat Kabupaten Samosir menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian. Untuk itu, kami berharap Bupati, Ketua dan Anggota DPRD serta pejabat lainnya dapat hadir untuk mendengar aspiriasi petani. Jangan hanya ketika pemilu dan pilkada saja kami didekati,” ujarnya. (Sg14)

About Redaksi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top